Rabu, 18 Juni 2014

Pengamat Sosial Apresiasi Pemkot Surabaya Tutup Dolly

Harianterbit.com | Rabu, 18 Juni 2014 20:20:00 WIB | Dilihat : 753
Pengamat Sosial Apresiasi Pemkot Surabaya Tutup Dolly
Ilustrasi

Jakarta, HanTer - Direktur Institut Social Empowerment an Democratic Musnir Umar memberikan apresiasi atas usaha Pemkot Surabaya menutup lokaliasi Dolly.

"Langkah itu tepat. Saya memberi apresiasi kepada Walikota Surabaya Ibu Risma yang berketetapan hati menutup lokalisasi pelacuran di Dolly Surabaya," kata Musnir kepada Harian Terbit, Rabu (18/6).

Musnir menuturkan setidaknya ada beberapa aspek yang akan muncul dari penutupan lokalisasi Dolly ini.

Pertama, aspek sosial, masyarakat menghendaki penutupan pelacuran karena bertentangan dengan kemanusiaan dan HAM. kedua, aspek hukum. Tidak ada UU yang membolehkan pelancuran.

Ketiga, aspek ekonomi, Para gadis terpaksa menjadi pelacur untuk mendapat kehidupan yang layak. "Akan tetapi pekerjaan melacur adalah hina disisi Tuhan dan manusia. Mendekati pelacuran saja tidak boleh apalagi melakukannya," tuturnya.

Terkait jalan keluar yang ditawarkan Pemkot Surbaya. Musnir berpendapat jika Walikota Surabaya itu sudah  sangat manusiawi.

Dia menjelaskan bahwa pertama, alih profesi. Para pelacur dan germo dilatih dalam berbagai bidang kegiatan sesuai bidang yang diminati. Kedua rehabilitasi mental. Ketiga, pemberdayaan. Keempat, difasilitasi permodalan dan tempat. Kelima, pengawasan.

"Kelima hal tersebut merupakan solusi untuk menutup lokalisasi pelacuran terbesar di Asia Tenggara. Mereka yang menghalangi penutupan dolly merupakan penjahat kemanusiaan," terangnya.

Senada dengan Musnir. Pengamat Sosial lainnya Erna Karim menyatakan dengan ditutupnya lokasisasi Dolly oleh Pemkot Surabaya artinya perubahan ke arah kemajuan dan kebaikkan untuk masyarakat selalu harus diusahakan oleh pemerintah itu.

Dia menuturkan ditutupnya lokalisasi Dolly  adalah sebuah usaha struktural melalui kebijakan untuk tidak memperluas atau mencegah entitas keberadaan kantung 'komunitas' masyarakat yang 'berpotensi' semakin kuat melakukan alih generasi profesi yang sama disekitar transaksi seksual (pelacuran).

"Secara sosiologis, keluarga yang terbatas sumberdayanya cenderung utk melakukan sosialisasi pekerjaan, profesi, usaha, aktivitas kepada generasi berikutnya disekitar pekerjaan mereka. Seperti kita ketahui ada jaringan aktivitas/pekerjaan yang terkonstruksi melalui transaksi seksual seperti psk, germo, mucikari, tukang pukul, penjaga keamanan, konsumen, dan sebagainya," tutur Erna kepada Harian Terbit, Rabu (18/6).

Dia menjelaskan lingkaran aktivitas, pekerjaan ini bila dilembagakan keberadaannya terus menerus akan semakin memperbesar kuantitas serta memperluas jaringan aktivitas transaksi seksual antar generasi.

Sehingga, lanjut Erna perlu dilakukan perubahan struktural dengan menutup lokalisasi Dolly.
"Namun, pemkot Surabaya harus melakukan usaha pengalihan profesi,pekerjaan dan jaringan aktivitas yang ada selama ini dg melakukan pelatihan-pelatihan yang bersifat keagamaan, pendidikan formal dan non formal (kursus-kursus ketrampilan), merekonstruksi jaringan ekonomi masyarakat Dolly ke arah positif untuk alih generasi berdimensi ekonomi," pungkasnya.

Seperti diketahui, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memastikan lokalisasi Dolly akan ditutup pada 18 Juni 2014 lebih cepat sehari dibandingkan rencana awal.

"Mungkin maju tanggal 18, tidak mundur," kata Risma, Senin, (16/8).

Risma mengatakan, saat ini Pemerintah Kota Surabaya mempersiapkan transfer pekerjaan sehingga eks PSK itu nantinya bisa berusaha dan keluar dari pekerjaan sebelumnya.

"Kita ajarkan buat kue, kerajinan, telor asin dan lain-lain. Artinya kita bisa melakukan itu, kita harus angkat saudara kita yang tertindas," kata Risma.

Lebih lanjut Risma mengatakan, sebanyak 1.200 an eks PSK Dolly sudah diverifikasi dan saat ini jumlahnya bertambah menjadi 1.400 orang.

Sebagai antisipasi agar eks PSK itu tidak kembali lagi, maka akan dilakukan pemantauan dan razia rutin.

Karena eks PSK itu 99 persen bukan warga Surabaya, maka Risma meminta bantuan Kementerian Sosial untuk merehabilitasi mereka terutama yang akan kembali ke kampung asalnya.

"Kami minta bantuan dari Kemensos untuk uang saku eks PSK, untuk mucikari dari Gubernur Jawa Timur.

Pemkot Surabaya merekondisikan alih profesi dan siapkan infrastrukturnya," kata Risma.

(Luki)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar