Di KPK, Djoko Susilo Mulai Singgung 'Restu Atasan'

TEMPO.CO 

Djoko Susilo

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Senin 18 Maret 2013 kembali memeriksa tersangka utama kasus dugaan korupsi pengadaan simulator kemudi Irjen Djoko Susilo. Menurut kuasa hukumnya, penyidik mencecar Djoko soal prosedur proyek pengadaaan simulator. 

"Hari ini kami diperiksa adalah mengenai simulator, tadi ditanya mengenai simulator kemudian bagaimana realisasi daripada simulator itu," ujar Juniver Girsang, salahsatu pengacara Djoko. 

Di hadapan penyidik KPK, kata Juniver, Djoko menjelaskan bahwa proyek pengadaan simulator kemudia sudah atas persetujuan pimpinan. Dengan panjang lebar, Djoko lalu menjelaskan bagaimana proses pengadaan proyek dan bagaimana persetujuan dari pimpinan terhadap pengadaan simulator ini diberikan.

Juniver tidak menyebutkan dengan detail identitas pimpinan Kepolisian yang disebut Djoko telah memberi restu atas proyek bernilai Rp 198,6 miliar itu. KPK sementara ini menduga ada penggelembungan harga yang merugikan negara Rp 100 miliar lebih. "Pimpinan itu maksudnya di internal dia dong," kata Juniver pendek.

Sejumlah nama pejabat tinggi kepolisian sudah sempat muncul dalam kasus simulator. Wakil Kapolri Komjen Nanan Sukarna misalnya sudah diperiksa KPK terkait dugaan memuluskan proyek tender ketika Nanan menjabat Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri. 

Nama lain yang kerap disebut adalah Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo. Pasalnya, Kapolri meneken surat keputusan penetapan calon pemenang lelang proyek simulator yaitu PT Citra Mandiri Metalindo Abadi.

FEBRIANA FIRDAUS

Anggaran Pendidikan DKI Banyak Dikorup, Apa Kata Jokowi?

Penulis : Kurnia Sari Aziza | Rabu, 2 Januari 2013 | 20:28 WIB

Joko Wi berpakaian Betawi

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan hasil penelitian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan Provinsi DKI Jakarta rawan akan korupsi. Anggaran pendidikan di Ibu Kota adalah paling banyak dikorupsi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku belum mendapatkan laporan sehingga ia belum dapat berkomentar.

"Saya enggak mengerti. Saya belum mengerti. Aslinya memang belum mengerti kalau saya ngomong belum mengerti ya belum tahu. Mungkin sudah dilaporkan hanya belum sampai ke meja saya. Kalau nanti saya jawab, ternyata malah terbersih bagaimana hehehe," kata Jokowi seraya tertawa, di Balaikota Jakarta, Rabu (2/1/2013).

Sementara itu menurutnya, seluruh sistem yang ada mulai dari Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) hingga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mulai diperbaiki. Jokowi percaya kalau memang ada laporan dari PPATK, berarti laporan tersebut valid dan dapat dipercaya.

 

"Kalau ada data seperti itu, apalagi kalo benar yang berbicara itu PPATK ya berarti itu sangat valid," ujar Jokowi. Seperti diberitakan sebelumnya, pada kajian Semester II tahun 2012, PPATK menyebutkan terdapat tiga provinsi dengan indikasi transaksi mencurigakan terkait bidang pendidikan terbesar di Indonesia.

 

Ketiga provinsi itu adalah DKI Jakarta (58,6 persen), Sumatera Utara (10,7 persen), dan Riau (7,9 persen). Selain itu, analisis PPATK juga menunjukkan DKI Jakarta sebagai provinsi yang diduga melakukan penyalahgunaan anggaran di bidang pendidikan dengan jumlah 33,3 persen. Sumber dana yang disalahgunakan, khususnya dalam bidang pendidikan, paling banyak bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 37 persen. Setelah itu, APBD bidang pendidikan (non-BOS/DAK) 19 persen serta dana yang bersumber dari hibah dan BOS yakni 16 persen dan 15 persen. Adapun modus yang dilakukan mayoritas adalah dengan menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri sebesar 27 persen, menggelapkan uang (11 persen), tidak menyelesaikan proyek (10 persen), proyek fiktif (9 persen), dan pengadaan tanpa tender (7 persen). Faktor yang menjadi penyebab utama penyalahgunaan APBN/APBD di bidang pendidikan berdasarkan analisis PPATK adalah kewenangan yang besar, kurangnya pengawasan atas mekanisme penggunaan dana, dan kurangnya transparansi. 

Editor :

Ervan Hardoko